LACI BERITA – Awan mendung nampaknya belum benar-benar beranjak dari langit Aceh. Setelah didera bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melumpuhkan sejumlah wilayah di pengujung tahun 2025, masyarakat Aceh kini dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi baru. Pemerintah Provinsi Aceh hingga akhir Desember 2025 belum menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026, dengan indikasi kuat bahwa angka upah akan tetap bertahan di level tahun 2025.
Langkah ini memicu perdebatan hangat: apakah kebijakan “membekukan” upah adalah solusi realistis bagi dunia usaha yang sedang terpuruk, atau justru beban tambahan bagi buruh yang harus berjuang memulihkan hidup pascabencana?
Fokus Tanggap Darurat dan Permohonan Dispensasi
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, mengungkapkan bahwa Aceh adalah salah satu dari sedikit wilayah yang mendapatkan pertimbangan khusus terkait jadwal penetapan upah. Berdasarkan aturan nasional, tenggat waktu penetapan UMP seharusnya jatuh pada 24 Desember 2025. Namun, kondisi darurat di lapangan membuat prioritas pemerintah daerah terbelah.
Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) secara resmi telah meminta dispensasi waktu kepada pemerintah pusat.
“Kami saat ini sedang memfokuskan seluruh sumber daya pada masa tanggap darurat bencana. Sulit untuk melakukan survei pasar atau sidang dewan pengupahan yang komprehensif di tengah kondisi infrastruktur yang rusak,” ujar perwakilan pemerintah daerah.
Potensi Upah Stagnan
Sinyal dari pusat mengarah pada satu kemungkinan pahit bagi para pekerja: UMP Aceh 2026 berpotensi tidak mengalami kenaikan. Jika kebijakan ini diambil, maka besaran upah minimum di Tanah Rencong akan tetap berada di angka Rp3.685.615 per bulan, sama dengan angka tahun 2025.
Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan kemungkinan ini terbuka lebar mengingat kondisi pascabencana yang luar biasa. Argumen utamanya adalah untuk menjaga keberlangsungan usaha agar tidak terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di perusahaan-perusahaan lokal yang terdampak banjir dan longsor.
Beban Ganda bagi Masyarakat
Namun, bagi buruh dan masyarakat kecil, kabar ini bak “sudah jatuh tertimpa tangga”. Pascabencana, Aceh biasanya dihadapkan pada lonjakan harga kebutuhan pokok akibat terganggunya jalur logistik. Meski stok beras dipastikan aman hingga Juni 2026, biaya hidup lainnya seperti bahan bangunan untuk perbaikan rumah dan komoditas pangan non-beras diprediksi akan merangkak naik.
“Tanpa kenaikan upah, daya beli kami akan merosot tajam. Kita bicara soal pemulihan rumah yang rusak karena banjir, sementara harga barang di pasar tidak mungkin ikut stagnan,” ungkap salah satu perwakilan serikat pekerja di Banda Aceh.
Kekhawatiran ini sejalan dengan data ekonomi yang menunjukkan bahwa kenaikan upah yang minim atau nol persen akan sulit mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang merupakan motor utama ekonomi daerah. Di sisi lain, kelompok pengusaha (Apindo) berpendapat bahwa memaksakan kenaikan upah di tengah kondisi bencana justru akan mematikan sektor swasta yang menjadi penyerap tenaga kerja.
Perbandingan dengan Wilayah Lain
Situasi di Aceh kontras dengan provinsi tetangga. Di Sumatera Utara, UMP 2026 dipastikan naik signifikan sebesar 7,9 persen menjadi sekitar Rp3,22 juta. Sementara di Jakarta, upah minimum telah menyentuh angka Rp5,7 juta. Ketimpangan ini dikhawatirkan akan memicu migrasi tenaga kerja produktif keluar dari Aceh jika standar kesejahteraan di dalam provinsi dianggap tidak lagi mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL) pascabencana.
Menanti Keputusan Final
Keputusan akhir mengenai UMP Aceh 2026 diperkirakan baru akan diumumkan setelah masa tanggap darurat berakhir atau paling lambat pada penghujung Desember 2025. Publik kini menanti apakah Pemerintah Aceh akan tetap menggunakan skema UMP 2025 atau memberikan sedikit kelonggaran kenaikan sebagai bentuk insentif pemulihan bagi para pekerja.
Dilema ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan tentang bagaimana menyeimbangkan napas dunia usaha yang tersengal-sengal dengan isi piring nasi para buruh yang baru saja kehilangan harta benda akibat bencana.