Mendagri: Pasokan Listrik dan Layanan SPBU di Aceh Tamiang Kembali Normal

Mendagri Pasokan Listrik dan Layanan SPBU di Aceh Tamiang Kembali Normal

LACI BERITA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membawa kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang yang sempat lumpuh akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di penghujung tahun 2025. Dalam keterangan resminya pada Sabtu (3/1/2026), Tito memastikan bahwa infrastruktur vital, mulai dari jaringan listrik hingga operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), kini telah berangsur normal.

Pemulihan ini menjadi titik balik penting mengingat Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah dengan dampak kerusakan terparah di Provinsi Aceh. Terputusnya akses jalan, robohnya tiang listrik, hingga rusaknya fasilitas penyimpanan BBM sempat membuat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di Bumi “Muda Sedia” tersebut terhenti total selama beberapa pekan.

Normalisasi Pasokan BBM di SPBU

Salah satu indikator utama pulihnya aktivitas masyarakat adalah kembali beroperasinya layanan pengisian bahan bakar. Menurut Tito, saat mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan beberapa hari lalu, antrean kendaraan yang sebelumnya mengular hingga berkilo-kilometer kini sudah jauh berkurang.

“Alhamdulillah, tiga SPBU utama di Aceh Tamiang semuanya sudah aktif kembali. Jika sebelumnya masyarakat harus mengantre panjang karena keterbatasan suplai dan kerusakan fasilitas penyimpanan, kini pasokan dinilai sudah mencukupi untuk kebutuhan harian warga,” ujar Tito di Jakarta.

Keberhasilan normalisasi BBM ini tidak terlepas dari koordinasi cepat antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tito bahkan sempat mengungkapkan bahwa dirinya secara langsung menghubungi Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM) untuk mempercepat perbaikan jalur distribusi BBM yang sempat terhambat akibat longsor di perbatasan Sumatera Utara-Aceh.

Kelistrikan: Jalur Utama Pulih, Pelosok Masih Dikebut

Terkait kondisi kelistrikan, Mendagri menjelaskan bahwa PT PLN (Persero) telah berhasil memulihkan jalur distribusi utama (main line). Perbaikan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang sempat roboh di jalur Arun-Bireuen menjadi prioritas utama untuk memastikan aliran listrik masuk kembali ke pusat kabupaten.

Namun, Tito mengakui bahwa tantangan besar masih dihadapi untuk wilayah-wilayah terpencil.

“Untuk jalur utama sudah bagus, tapi untuk daerah yang masuk ke pedalaman, tantangannya adalah banyaknya tiang listrik yang tumbang dan kabel yang terendam air. Ini butuh kehati-hatian ekstra agar tidak terjadi korsleting saat aliran dinyalakan,” jelasnya.

Pemulihan di daerah pelosok diperkirakan memakan waktu lebih lama karena akses jalan yang masih tertimbun lumpur atau terputus, sehingga alat berat dan personel teknis sulit menjangkau lokasi. Meski demikian, pemerintah menargetkan seluruh desa di Aceh Tamiang akan kembali terang benderang dalam waktu dekat seiring dengan pembersihan material banjir.

Pengerahan 1.138 Praja IPDN untuk Layanan Publik

Selain infrastruktur fisik, Mendagri juga menyoroti pentingnya pemulihan infrastruktur sosial dan pemerintahan. Bersamaan dengan pengumuman pemulihan listrik, Tito resmi melepas keberangkatan 1.138 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menuju Aceh Tamiang pada Sabtu (3/1).

Para praja ini akan bertugas membantu operasional kantor desa dan kecamatan yang pegawainya turut menjadi korban atau kehilangan tempat tinggal.

“Tugas mereka adalah memastikan layanan publik tidak berhenti. Jika listrik dan komunikasi sudah jalan, maka pemerintahan harus segera aktif kembali agar distribusi bantuan dan pendataan kerugian bisa dilakukan secara akurat,” tegas Mendagri.

Fokus Pemulihan Ekonomi

Dengan pulihnya listrik, BBM, dan jaringan komunikasi yang kini mencapai 80%, pemerintah optimis roda ekonomi Aceh Tamiang akan segera berputar. Sektor perdagangan kecil dan menengah yang sempat mati suri diharapkan mulai bangkit seiring dengan kembalinya rasa aman masyarakat akan ketersediaan energi dasar.

Pemerintah pusat melalui BNPB juga telah menaksir bahwa pemulihan total wilayah terdampak bencana di Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar) membutuhkan anggaran hingga Rp59,25 triliun, di mana porsi terbesar dialokasikan untuk Aceh guna membangun kembali jembatan, sekolah, dan hunian warga yang rusak total.

“Kunci dari percepatan pemulihan adalah sinergi. Ketika energi (listrik dan BBM) tersedia, maka proses rekonstruksi fisik akan menjadi jauh lebih mudah,” pungkas Tito.

Back To Top