LACI BERITA – Gelombang kekerasan kembali mencengkeram perbatasan Kamboja dan Thailand, menandai pecahnya kembali konflik militer intensif yang telah menghantui kedua negara ASEAN ini sepanjang tahun 2025. Dengan dentuman artileri dan serangan udara yang dilaporkan telah menewaskan puluhan orang dan memaksa eksodus lebih dari setengah juta warga sipil, Phnom Penh secara keras menuduh Bangkok telah mengabaikan semua upaya diplomatik dan secara terang-terangan memilih “jalan perang” daripada jalur dialog damai.

Ketegangan terbaru, yang kembali memuncak sejak 8 Desember, telah secara efektif membatalkan perjanjian damai yang sulit dicapai pada Oktober, yang sebelumnya dimediasi oleh Malaysia dan didukung oleh desakan Presiden AS Donald Trump.

Tuduhan Kamboja: Agresi Tak Beralasan

Juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, dalam sebuah konferensi pers pada hari Selasa (9/12/2025), menyampaikan kecaman tajam. Ia mengklaim bahwa militer Thailand melancarkan serangan fajar terhadap pos-pos Kamboja setelah berhari-hari melakukan provokasi lintas batas.

“Kami telah berulang kali menyerukan pengekangan diri, kami telah mencoba membuka saluran dialog melalui mekanisme perbatasan yang ada, tetapi pihak Thailand secara konsisten merespons dengan tembakan dan rudal,” ujar Socheata. “Mereka menolak negosiasi dan sebaliknya meluncurkan serangan udara menggunakan jet tempur F-16, menargetkan infrastruktur militer kami. Ini adalah agresi militer yang tidak beralasan dan upaya yang jelas untuk memaksa munculnya perang terbuka.”

Phnom Penh secara spesifik menuduh Thailand menggunakan gas beracun di beberapa daerah dan menembakkan artileri ke dekat situs-situs kuil kuno yang disengketakan, termasuk kuil Ta Muen Thom dan Preah Vihear. Tuduhan ini, yang merupakan salah satu klaim paling serius dalam konflik ini, telah dibantah keras oleh Bangkok.

Kamboja menegaskan bahwa pasukannya hanya bertindak dalam pembelaan diri, dan pada awalnya dilaporkan menahan diri untuk tidak membalas tembakan intensif Thailand, dalam upaya menjaga kemungkinan penyelesaian diplomatik. Namun, laporan terbaru menunjukkan adanya pembalasan tembakan roket BM-21 dari Kamboja yang menyasar area permukiman sipil di Thailand, menambah kompleksitas dan risiko eskalasi.

Respons Thailand: Bela Diri dan Kedaulatan

Di sisi lain, Bangkok dengan tegas menolak narasi Kamboja. Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, melalui juru bicaranya, menegaskan bahwa operasi militer yang dilancarkan adalah murni “bela diri” dan bertujuan untuk “melindungi kedaulatan Thailand” setelah terjadi serangkaian pelanggaran perbatasan oleh pasukan Kamboja.

Menurut juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Mayor Jenderal Winthai Suvaree, ketegangan dipicu oleh penyusupan pasukan Kamboja yang mendirikan pangkalan, menggali parit pertahanan, dan memasang senjata berat di wilayah yang diklaim Thailand di Provinsi Trat. Thailand juga menuduh Kamboja melancarkan serangan udara ke pangkalan militer Thailand di Anupong.

“Tindakan pasukan Kamboja ini sekali lagi mengganggu kedaulatan kami. Kami harus mengambil tindakan yang diperlukan dan proporsional untuk mengamankan wilayah kami,” kata seorang perwakilan militer Thailand.

Dampak Kemanusiaan dan Kegagalan Diplomasi

Konflik yang berlarut-larut ini telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang parah. Laporan PBB pada Rabu (10/12/2025) menyebutkan bahwa lebih dari 500.000 warga sipil telah dipaksa mengungsi dari rumah mereka di kedua sisi perbatasan. Anak-anak terpaksa lari dari sekolah, dan desa-desa di wilayah perbatasan kini menjadi zona militer yang berbahaya.

Kegagalan untuk mempertahankan gencatan senjata Juli dan perjanjian damai Oktober menunjukkan bahwa mekanisme bilateral yang ada saat ini tidak cukup kuat untuk menyelesaikan perselisihan perbatasan bersejarah, yang berakar pada peta kolonial Prancis tahun 1907 dan klaim tumpang tindih atas kuil-kuil kuno.

Mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, bahkan telah mengirim surat kepada Dewan Keamanan PBB, meminta pertemuan darurat untuk menghentikan apa yang ia sebut sebagai “pencerobohan Thailand.” Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan negara-negara tetangga di ASEAN, termasuk Malaysia, telah mendesak kedua negara untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan.

Mundurnya kontingen Kamboja dari SEA Games 2025 di Thailand pada 10 Desember, sehari setelah upacara pembukaan, menjadi simbol nyata bagaimana konflik militer telah meracuni bahkan hubungan sipil dan budaya antara kedua negara.

Saat ini, mata dunia, termasuk Presiden Trump yang telah menjanjikan intervensi langsung, tertuju pada Bangkok dan Phnom Penh, menanti apakah desakan internasional dapat menghentikan spiral kekerasan yang semakin jauh dari solusi dialog, sejalan dengan tuduhan keras yang dilontarkan oleh Kamboja.

• Perbandingan Kekuatan Militer: Konflik ini juga disorot dengan perbandingan kekuatan militer kedua negara, di mana Thailand secara umum dianggap lebih unggul dalam segi peralatan canggih seperti jet tempur F-16, sementara Kamboja bergantung pada jumlah personel yang lebih besar.
• ASEAN: Kegagalan ASEAN dalam memediasi konflik yang berkelanjutan antara dua anggotanya sendiri menjadi sorotan tajam bagi kredibilitas organisasi regional tersebut.