LACI BERITA – Gelombang desakan mundur menerpa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya. Desakan ini muncul sebagai respons keras terhadap kontroversi kehadiran seorang narasumber yang disebut memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme Internasional dalam salah satu acara yang diselenggarakan oleh NU.
Isu sensitif terkait Israel, terutama di tengah sentimen kuat pro-Palestina di Indonesia, dengan cepat memicu reaksi negatif dari berbagai kalangan, termasuk internal Nahdliyin. Kejadian ini dinilai mencederai prinsip dan sikap historis NU yang selama ini konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan menentang segala bentuk penjajahan.
Akar Kontroversi: Narasumber Berdarah Israel
Kontroversi ini mencuat menyusul partisipasi seorang akademisi yang dikaitkan sebagai pro-Israel dalam kegiatan yang melibatkan PBNU. Meskipun detail acara dan identitas pasti narasumber tersebut menjadi perbincangan, fokus utama kritik tertuju pada keputusan PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya yang dianggap telah membuka pintu dialog atau platform bagi tokoh yang berseberangan dengan sikap mayoritas umat Islam dan kebijakan luar negeri Indonesia mengenai Palestina.
Sebelumnya, Gus Yahya juga pernah menuai kecaman lantaran mengusulkan Prof. Dr. Peter Berkowitz, akademisi yang dikenal pro-Israel, sebagai pembicara dalam acara Pengenalan Sistem Akademik Universitas di Program Pascasarjana UI pada September 2025. Terkait hal tersebut, Gus Yahya sempat menyampaikan permohonan maaf dan mengakui bahwa pihaknya yang mengusulkan nama tersebut. Namun, insiden terbaru ini seolah menjadi puncak dari akumulasi ketidakpuasan.
Ultimatum dari Internal NU
Desakan mundur terhadap Gus Yahya kini telah mencapai tingkat formal dalam struktur organisasi. Laporan menyebutkan adanya keputusan dari Rapat Harian Syuriyah PBNU yang berisi ultimatum tegas:
KH. Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU.
Keputusan ini mengindikasikan adanya perpecahan serius di tingkat elite Nahdlatul Ulama, di mana unsur Syuriyah dewan ulama tertinggi yang bertugas mengawasi dan memberikan petunjuk kebijakan organisasi mengambil langkah luar biasa untuk menekan Ketua Umum Tanfidziyah (pelaksana). Ultimatum ini menempatkan Gus Yahya di posisi sulit dengan tenggat waktu yang sangat singkat.
Respons Gus Yahya: Belum Ada Informasi Resmi dan Enggan Mundur
Menanggapi berita ini, Gus Yahya menyatakan bahwa dirinya belum menerima informasi resmi terkait permintaan mundur dari kursi Ketum PBNU.
“Saya sendiri belum terima, tapi kita lihat nanti apakah ada sesuatu yang sedang dipersiapkan. Tunggu informasinya ya,” ujar Gus Yahya di Surabaya, Minggu (23/11/2025).
Lebih lanjut, dalam pernyataan terpisah, Gus Yahya dilaporkan menegaskan bahwa dirinya tidak berniat mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU. Ia menyatakan ingin menuntaskan mandat yang telah diberikan kepadanya. Sikap ini menunjukkan adanya potensi konflik terbuka antara struktur Tanfidziyah yang dipimpin Gus Yahya dengan Syuriyah yang dikepalai oleh Rais Aam. Ketegasan Gus Yahya untuk tetap menjabat mengisyaratkan bahwa ia memandang Syuriyah tidak memiliki otoritas untuk memaksanya mundur atau memberhentikannya dari posisi Ketum PBNU, sebuah interpretasi yang bisa memicu perdebatan sengit tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.
Dampak dan Masa Depan PBNU
Situasi ini menciptakan ketidakpastian besar dalam kepemimpinan salah satu organisasi Islam terbesar di dunia tersebut. Kontroversi Israel yang sensitif secara geopolitik dan keagamaan di Indonesia telah berhasil mengoyak soliditas internal PBNU.
Sekretaris Jenderal PBNU dikabarkan telah mengimbau seluruh Nahdliyin (warga NU) untuk tetap tenang menyikapi perkembangan ini. Namun, kericuhan di tingkat pusat berpotensi merembet ke struktur wilayah dan cabang, mengganggu fokus PBNU dari agenda-agenda strategis lainnya. Perluasan polemik ini berisiko melemahkan posisi tawar NU, baik di kancah politik nasional maupun dalam peranannya sebagai penjaga moderasi Islam di tingkat global.
Tiga hari ke depan akan menjadi penentu krusial bagi masa depan PBNU dan kepemimpinan Gus Yahya, apakah ia akan memilih mundur untuk meredam kegaduhan atau bertahan dan menghadapi risiko diberhentikan oleh Syuriyah, yang berpotensi memicu krisis konstitusional dalam organisasi.