LACI BERITA – Sebuah video yang merekam aksi penjarahan di Gudang Bulog Sarudik, Kota Sibolga, pada Sabtu sore, 29 November 2025 viral di media sosial. Dalam rekaman itu, warga terlihat menyerbu gudang dan membawa keluar beras serta minyak goreng.

Kejadian ini diduga buntut dari bencana banjir besar yang melanda Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) pada 24–25 November lalu. Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara (Sumut) buka suara pada Minggu (30/11/2025). Melalui keterangan tertulis, pihaknya menyampaikan kronologi penjarahan.

Perum Bulog Kanwil Sumut mengatakan, banjir yang melanda wilayahnya bukan hanya merendam rumah dan merenggut korban jiwa, tetapi juga memutus jalur logistik. Akses jalan tertutup longsor, distribusi bahan pangan lumpuh total selama lebih dari tiga hari.

Ketika pasokan terhenti dan dapur-dapur tak lagi mengepul, rasa lapar pun mendorong warga bertindak nekat. Dalam situasi darurat ini, terjadi aksi penjarahan yang dimulai di sejumlah ritel modern di Kota Sibolga. Kondisi tersebut kemudian berlanjut ke Gudang Bulog Sarudik Sibolga.

Massa memaksa masuk dengan merobohkan pagar gerbang, merusak gembok gudang, dan mengambil beras serta minyak goreng yang tersimpan di dalam gudang. Aparat telah berupaya melakukan penghalauan namun massa tidak terkendali karena desakan kebutuhan pangan.

Sebetulnya, Pimpinan Cabang (Pinca) Bulog Sibolga telah berkoordinasi dengan Polres Sibolga dan Kodim Tapanuli Tengah untuk memastikan upaya pengamanan fasilitas gudang Bulog. Personel dari Polsek dan Koramil sempat ditempatkan di area kompleks Gudang Sarudik. Fokus aparat saat itu lebih diprioritaskan pada penanganan korban dan penanggulangan pasca bencana.

Dampak dan Tanggapan Bulog

Pimpinan Wilayah Bulog Sumut, Budi Cahyanto, mengonfirmasi kejadian tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya sedang mendata jumlah beras serta minyak goreng yang hilang akibat penjarahan. Proses pendataan masih terkendala gangguan sinyal dan kondisi lapangan yang belum stabil.

Data awal menunjukkan bahwa gudang menyimpan sekitar 2.400 ton beras dan 43.000 liter minyak goreng. Namun, belum dapat dipastikan berapa banyak stok yang telah diambil massa. Sebagian dari stok tersebut sebenarnya dipersiapkan sebagai bantuan bencana untuk masyarakat yang terdampak banjir dan longsor.

Bulog menekankan bahwa aksi penjarahan ini berpotensi mengganggu distribusi bantuan resmi. “Kalau sudah diambil semua berasnya, mau dari mana bantuannya?” ujar Budi. Meski begitu, Bulog memastikan komitmennya menjaga stabilitas pasokan pangan dan sedang mengupayakan suplai baru menuju wilayah Sibolga.

Bulog juga berkoordinasi dengan aparat TNI/Polri dan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan distribusi dan memastikan stok aman hingga bantuan dapat dikirimkan kembali secara teratur.

Kerangka Penyebab: Banjir, Krisis Logistik, dan Darurat Pangan

Aksi penjarahan ini tidak berdiri sendiri. Bencana alam yang melanda Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah telah melumpuhkan infrastruktur utama, termasuk jalan penghubung dan akses transportasi. Kondisi tersebut memutus aliran logistik sehingga bahan pangan tidak dapat masuk ke wilayah tersebut selama beberapa hari.

Kelangkaan makanan membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Laporan sebelumnya juga menunjukkan bahwa minimarket dan toko di beberapa titik di Sibolga serta Tapanuli Tengah turut menjadi sasaran penjarahan sebelum warga beralih ke gudang Bulog.

Peristiwa ini menunjukkan betapa rentannya stabilitas sosial ketika infrastruktur logistik terhenti akibat bencana besar.

Rekonsiliasi: Bantuan, Stabilitas, dan Pemulihan

Sebagai respons atas situasi tersebut, aparat keamanan bersama pemerintah daerah mengaktifkan jalur bantuan darurat melalui udara dan laut untuk memastikan pasokan pangan mencapai warga terdampak. Sementara itu, Bulog dan instansi terkait bekerja memperbaiki jalur logistik yang terputus, meningkatkan keamanan gudang, serta menyusun ulang data stok agar distribusi bantuan dapat berlangsung lancar.

Pemerintah dan aparat juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta menunggu distribusi bantuan resmi, mengingat tindakan penjarahan dapat memperburuk kondisi dan menghambat penyaluran bantuan untuk korban yang membutuhkan.