LACI BERITA – Menjelang pergantian tahun menuju 2026, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengambil langkah agresif untuk menyelamatkan pasar otomotif nasional yang diprediksi masih akan menghadapi tantangan berat. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita secara resmi telah mengirimkan “surat cinta” berupa proposal usulan insentif kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Langkah ini dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat Indonesia.
Urgensi di Balik Surat Usulan
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil sepanjang tahun 2025 tercatat mengalami penurunan signifikan sebesar 10,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka wholesale yang hingga November 2025 hanya menyentuh 710.084 unit memberikan sinyal merah bahwa industri ini belum sepenuhnya pulih.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menegaskan bahwa perpanjangan insentif bukan sekadar permintaan subsidi, melainkan strategi untuk mencegah “cekaknya” kas negara di masa depan akibat rontoknya industri manufaktur.
“Kami tidak ingin usulan ini membuat negara defisit. Hitungan benefit-nya harus lebih besar dari cost yang disiapkan. Fokus utama kami adalah menjaga keberlangsungan tenaga kerja di sektor ini,” ujar Febri dalam keterangannya di Jakarta.
Skema Baru 2026: Lebih Detail dan Ketat
Berbeda dengan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) pada era pandemi yang bersifat general, usulan untuk tahun 2026 dirancang jauh lebih spesifik. Menperin Agus Gumiwang membocorkan bahwa skema kali ini akan menggunakan parameter yang lebih rigid untuk memastikan efektivitasnya.
- Berbasis TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri): Kendaraan yang berhak menerima insentif harus memiliki nilai kandungan lokal yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat rantai pasok industri komponen di dalam negeri.
- Batasan Emisi Karbon: Sejalan dengan target Net Zero Emission, insentif akan dikaitkan erat dengan besaran emisi yang dihasilkan kendaraan. Teknologi ramah lingkungan menjadi prioritas.
- Segmen Harga Tertentu: Pemerintah berencana membatasi harga jual kendaraan yang masuk dalam kategori penerima insentif agar benar-benar menyasar masyarakat kelas menengah yang membutuhkan stimulus.
- Transisi LCGC: Terdapat usulan “jembatan transisi” bagi kendaraan segmen entry-level seperti LCGC agar tetap kompetitif selama ekosistem kendaraan listrik (BEV) belum sepenuhnya matang.
Respon Dingin Menkeu Purbaya
Meski Kemenperin sangat antusias, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampak masih berhati-hati. Purbaya sebelumnya sempat menyatakan bahwa pemerintah ingin mendorong pemulihan ekonomi secara mandiri tanpa ketergantungan pada stimulus fiskal yang berkepanjangan.
Hingga akhir Desember 2025, Purbaya mengakui telah menerima surat tersebut namun belum memberikan lampu hijau.
“Saya sudah terima usulannya, tapi belum dibahas secara mendalam. Kita harus melihat kondisi APBN dan prioritas belanja negara lainnya untuk 2026,” tutur Purbaya dalam sebuah konferensi pers di kantornya.
Sikap hati-hati Menkeu ini didasari oleh keinginan pemerintah untuk mulai mengalihkan sebagian dana subsidi ke arah pengembangan “Mobil Nasional” dan percepatan hilirisasi baterai, ketimbang terus menerus memberikan diskon pajak penjualan.
Tantangan Industri: Akhir dari Era CBU
Selain masalah pajak domestik, industri otomotif 2026 juga akan menghadapi babak baru terkait impor. Kemenperin telah mengonfirmasi bahwa mulai 1 Januari 2026, izin impor mobil listrik secara utuh (Completely Built Up/CBU) dengan fasilitas insentif akan resmi dicabut. Para produsen kini diwajibkan untuk memproduksi unit mereka di dalam negeri jika ingin tetap menikmati kemudahan pasar di Indonesia.
Langkah ini dianggap sebagai “pedang bermata dua”. Di satu sisi, ia memaksa investasi masuk ke Indonesia, namun di sisi lain, tanpa insentif penjualan yang kuat, harga kendaraan listrik dan hybrid dikhawatirkan akan melonjak tajam, yang justru bisa semakin menekan angka penjualan nasional.
Menanti Ketukan Palu
Keputusan akhir kini berada di meja Kementerian Keuangan. Para pelaku industri dan calon pembeli mobil kini hanya bisa menunggu apakah “rayuan” Kemenperin mampu meluluhkan hati Menkeu Purbaya. Jika ditolak, maka harga mobil di tahun 2026 dipastikan akan mengalami kenaikan signifikan seiring dengan berakhirnya berbagai relaksasi pajak yang ada.
Sebaliknya, jika disetujui, industri otomotif diharapkan mampu kembali menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 6 persen pada akhir 2026.