LACI BERITA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kembali mengungkapkan keprihatinannya karena hingga kini masih ada pihak-pihak yang terus memperdebatkan status bencana nasional di tengah penanganan bencana alam besar yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera. Pernyataan ini disampaikan Teddy dalam konferensi pers di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma.

Menurut Teddy, fokus pemerintah adalah pada penanganan korban dan dampak bencana, bukan pada istilah administratif seperti status bencana. Ia menilai pembahasan yang berlarut-larut justru mengalihkan perhatian dari substansi nyata di lapangan.

“Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Bencana ini terjadi di tiga provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dan sejak hari pertama kami sudah mengambil alih penanganannya secara nasional,” ujar Teddy.

Penanganan Sudah Berskala Nasional Sejak Awal

Teddy menegaskan bahwa meskipun pemerintah belum menetapkan “status bencana nasional”, namun langkah penanganan yang dilakukan sebetulnya sudah berskala nasional sejak awal kejadian bencana. Pemerintah pusat langsung mengerahkan sumber daya besar, termasuk personel TNI, Polri, Basarnas, serta relawan dan BNPB untuk membantu evakuasi, distribusi bantuan, pertolongan pertama, dan pemulihan awal di tiga provinsi terdampak.

Ia mengingatkan bahwa sejak 26 November 2025, pemerintah pusat sudah melakukan mobilisasi secara nasional, tanpa menunggu penetapan status formal.

“Fokusnya jangan hanya pada label, tetapi pada realitas kerja keras di lapangan,” tambahnya.

Alasan Pemerintah Tidak Mengangkat Status Bencana Nasional

Permintaan beberapa kelompok dan pihak media maupun politisi untuk menetapkan status bencana nasional muncul dari kekhawatiran soal alokasi anggaran, respons cepat, serta koordinasi bantuan. Namun Teddy dan pemerintah menegaskan bahwa ketentuan hukum dan prosedur administratif menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan status tersebut.

Ia menjelaskan bahwa penanganan tetap berjalan optimal tanpa status resmi tersebut, termasuk distribusi bantuan, fasilitas kesehatan, serta dukungan logistik. Pemerintah juga sudah menyediakan dana dari APBN, termasuk rencana penggunaan anggaran yang cukup besar untuk pemulihan.

Beberapa pihak menilai bahwa status bencana nasional dapat mempercepat pencairan dana dan koordinasi pusat-daerah. Namun pemerintah menilai penanganan saat ini yang dilakukan TNI-Polri, BNPB, serta berbagai kementerian sudah menunjukkan kehadiran negara meskipun status nasional belum ditetapkan.

Tanggapan Terhadap Kritik dan Opini Publik

Selain soal status bencana, Seskab Teddy juga menyoroti adanya informasi yang beredar di media sosial yang menurutnya cenderung memicu persepsi bahwa pemerintahan lambat atau tidak bekerja optimal. Ia meminta agar informasi tersebut dikritisi dan tidak memperkeruh situasi.

Teddy bahkan meminta agar pihak yang ingin membantu jangan hanya fokus pada debat administratif, tetapi berkontribusi langsung membantu korban dan upaya pemulihan.

“Kalau mau bantu, ayo ikhlas dan tulus,” ucapnya dalam salah satu segmen pernyataannya yang viral di media sosial.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap hoaks atau berita yang bisa menimbulkan kebingungan, khususnya di masa krisis seperti ini. Ia menekankan bahwa semua petugas, termasuk relawan dan institusi terkait, telah bekerja keras sejak hari pertama bencana terjadi.

Skala Bencana dan Kondisi Lapangan

Bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera dipicu oleh hujan ekstrem yang terjadi pada akhir November 2025. Dampaknya sangat luas, memengaruhi ribuan rumah, infrastruktur, dan merenggut ratusan nyawa. Pemerintah pusat, bersama BNPB dan instansi terkait, telah mencatat ribuan warga terdampak dan ratusan bahkan ribuan personel dikerahkan untuk penanganan darurat hingga proses rehabilitasi.

Sejumlah pejabat publik, termasuk Presiden Prabowo Subianto, juga pernah menegaskan bahwa pemerintah tetap memantau dan bergerak cepat, bahkan tanpa penetapan status bencana nasional, karena menurut pemerintah kemampuan penanganan sudah memadai.

Namun kritik dari publik dan sejumlah pihak luar pemerintahan tetap muncul, menyoroti aspek kecepatan respon, transparansi data di lapangan, dan komunikasi kebijakan. Hal ini memperlihatkan kompleksitas manajemen bencana di Indonesia yang tidak hanya membutuhkan respons teknis lapangan, tetapi juga koordinasi politik dan komunikasi publik.