LACI BERITA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22–23 November 2025. Dalam pidato pentingnya pada sesi pleno ketiga, Wapres Gibran menegaskan seruan untuk keadilan global dalam menghadapi gelombang Revolusi Industri baru yang didorong oleh Kecerdasan Buatan (AI).
Mewakili Presiden Prabowo Subianto, kehadiran Wapres Gibran dalam forum yang mengumpulkan 20 perekonomian terbesar dunia ini menjadi sorotan, terutama karena penekanannya pada isu-isu inklusivitas dan peran negara-negara Selatan Global. KTT ini sendiri menjadi tonggak sejarah karena merupakan KTT G20 pertama yang diadakan di tanah Afrika, sebuah simbol pergeseran penting dalam tata kelola global.
Menghindari Ketimpangan Baru
Dalam konteks pembahasan mengenai pekerjaan layak (decent work) dan tata kelola AI, Wapres Gibran dengan tegas menyatakan bahwa Revolusi AI harus membawa manfaat yang inklusif bagi semua negara, tidak hanya menguntungkan segelintir perusahaan di negara-negara maju. Ia menyoroti potensi risiko terulangnya ketimpangan yang pernah terjadi pada revolusi industri sebelumnya, di mana negara-negara pemilik teknologi dan modal menjadi penerima manfaat utama, sementara negara pemasok bahan baku dan tenaga kerja tertinggal.
“Kecerdasan Buatan (AI) menghadirkan peluang luar biasa untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan. Namun, ia juga membawa tantangan besar terkait etika, keamanan, dan yang paling krusial, keadilan,” ujar Wapres Gibran. “Kita tidak boleh membiarkan revolusi teknologi ini menciptakan kesenjangan digital dan ekonomi baru yang lebih dalam. Kemitraan global harus adil, setara, dan memberdayakan.”
Peran Mineral Kritis dan Hilirisasi
Seruan keadilan AI ini memiliki korelasi kuat dengan isu mineral kritis yang juga menjadi perhatian utama Indonesia. Wapres Gibran menekankan bahwa negara-negara seperti Indonesia, yang kaya akan sumber daya alam dan mineral penting sebagai bahan baku utama teknologi canggih, termasuk AI, berhak mendapatkan nilai tambah yang proporsional.
Ia menegaskan komitmen Indonesia pada kebijakan hilirisasi, yakni mengolah bahan mentah di dalam negeri untuk menciptakan industri yang bernilai jual lebih tinggi, lapangan kerja, dan transfer teknologi.
“Kami membangun industri di dalam negeri, berinvestasi dalam hilirisasi, dan memastikan rakyat kami mendapatkan manfaat dari kekayaan alam mereka sendiri,” tegasnya.
Wapres Gibran menyambut baik investasi asing, namun dengan satu syarat tegas: kemitraan harus bersifat setara dan tidak boleh bersifat mendikte atau menciptakan ketergantungan. Ia mendorong anggota G20 untuk memastikan adanya transfer teknologi yang canggih serta praktik pengelolaan mineral kritis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Indonesia sebagai Jembatan Inovasi dan Inklusi
Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran juga memposisikan Indonesia sebagai negara yang siap menjadi jembatan antara inovasi dan inklusi global. Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam dialog G20 mengenai tata kelola ekonomi digital dan AI. Ia berharap G20 dapat menghasilkan kerangka kerja dan standar etika AI global yang mengutamakan kepentingan kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan.
Selain isu AI dan keadilan ekonomi, delegasi Indonesia juga menyuarakan pentingnya solidaritas global dalam menghadapi krisis multidimensi, termasuk krisis kemanusiaan di Gaza, serta penguatan sistem keuangan internasional yang inklusif. Wapres Gibran juga mempromosikan program unggulan pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.
KTT G20 di Johannesburg, yang diselenggarakan di bawah keketuaan Afrika Selatan, ditutup pada Minggu malam, 23 November 2025. Seruan Wapres Gibran mengenai keadilan dalam revolusi AI dan penolakan terhadap kemitraan global yang mendikte, telah berhasil menempatkan isu pemerataan manfaat teknologi canggih di jantung perdebatan ekonomi global. Hal ini menunjukkan arah baru diplomasi Indonesia yang lebih berani dan proaktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan negara-negara berkembang.