LACI BERITA – Indonesia kembali menegaskan posisinya yang tegas dan tidak bergeming dalam konflik di Gaza, Palestina. Melalui berbagai forum internasional, mulai dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga pertemuan antar-Menteri Pertahanan ASEAN Plus (ADMM-Plus), Pemerintah Indonesia secara konsisten mendesak agar segera terwujud gencatan senjata permanen di Jalur Gaza. Desakan ini bukan sekadar seruan politik, melainkan cerminan dari komitmen moral dan konstitusional Indonesia terhadap perdamaian dunia dan penegakan hak asasi manusia.
Dalam pertemuan ke-11 Menteri Pertahanan se-ASEAN dan negara-negara mitra (ADMM-Plus) di Vientiane, Laos, Wakil Menteri Pertahanan RI, Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, mewakili Pemerintah Indonesia, menyampaikan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan yang terus memburuk akibat gempuran militer Israel.
“Indonesia sangat prihatin dengan serangan dan penembakan tanpa pandang bulu oleh Israel di Gaza yang telah berlangsung selama setahun lebih. Indonesia mendesak semua pihak untuk segera mencapai kesepakatan guna memastikan gencatan senjata permanen di Gaza,” ujar Donny Ermawan Taufanto, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Kementerian Pertahanan RI.
Sikap Tegas Menteri Pertahanan Sugiono
Desakan dari delegasi Indonesia di Laos ini diperkuat oleh pernyataan terbaru dari Menteri Pertahanan, Sugiono. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat lalu, Menteri Sugiono menekankan bahwa krisis di Gaza telah melampaui batas toleransi kemanusiaan dan memerlukan intervensi politik dan keamanan yang radikal.
“Posisi kami jelas. Tindakan militer yang menyasar warga sipil dan fasilitas vital seperti rumah sakit harus dihentikan segera. Ini bukan lagi konflik, ini adalah tragedi kemanusiaan yang memerlukan solusi mendasar, bukan sekadar jeda sebentar,” tegas Menteri Sugiono.
Ia melanjutkan, “Kami mendesak agar PBB, terutama Dewan Keamanan, mengambil langkah yang lebih kuat. Gencatan senjata yang kami maksud adalah gencatan senjata permanen, tanpa syarat, yang membuka jalan bagi upaya perdamaian jangka panjang dan kemerdekaan Palestina. Indonesia siap menjadi bagian dari pasukan penjaga perdamaian jika skema itu disepakati oleh PBB.”
Momentum Peningkatan Level di Panggung Global
Posisi Indonesia yang aktif ini menunjukkan politik luar negeri “Bebas Aktif” yang dijalankan dengan fokus pada pemeliharaan perdamaian dan stabilitas regional maupun global. Desakan gencatan senjata permanen ini adalah langkah yang lebih maju daripada sekadar gencatan senjata kemanusiaan sementara, karena menuntut penghentian total dan berkelanjutan dari segala bentuk agresi militer.
Indonesia menyadari bahwa gencatan senjata sementara hanya memberikan jeda singkat bagi penderitaan warga sipil Gaza, tanpa memberikan solusi jangka panjang. Hanya dengan gencatan senjata permanen, proses pemulihan, pengiriman bantuan kemanusiaan skala besar, dan negosiasi politik menuju solusi dua negara dapat dimulai secara efektif.
Seruan di Markas Besar PBB
Desakan ini juga digaungkan secara vokal di Markas Besar PBB, New York. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, telah berulang kali menggunakan mimbar Dewan Keamanan (DK) PBB dan Majelis Umum PBB untuk menuntut tindakan tegas dari komunitas internasional. Dalam pidato-pidatonya, Menlu Retno tidak hanya meminta gencatan senjata permanen, tetapi juga mendesak Israel agar mengakhiri pendudukan di wilayah Palestina dan memastikan akses penuh bantuan kemanusiaan.
“Saatnya dunia bersatu untuk menghentikan kekerasan ini. Mari kita buktikan bahwa kita peduli pada keadilan, kemanusiaan, dan masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina,” tegas Retno Marsudi dalam salah satu kesempatan berbicara di hadapan Majelis Umum PBB.
Indonesia bahkan menyambut baik pengesahan resolusi Majelis Umum PBB yang mendukung gencatan senjata dan pembebasan sandera. Namun, Pemerintah Indonesia terus mendesak agar resolusi tersebut dipatuhi dan dilaksanakan sepenuhnya, menekankan pentingnya iktikad baik dari semua pihak yang berkonflik.
Mendukung Pemulihan dan UNRWA
Sejalan dengan seruan gencatan senjata, Indonesia juga berfokus pada upaya kemanusiaan. Pemerintah Indonesia menyambut baik langkah-langkah yang memungkinkan akses bantuan kemanusiaan dibuka secara luas, menyadari bahwa krisis di Gaza telah mencapai tahap bencana.
Selain itu, Indonesia juga mendesak agar larangan operasional terhadap UNRWA (Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina) dicabut sepenuhnya. UNRWA adalah tulang punggung penyaluran bantuan di Gaza, dan larangan terhadap badan ini hanya akan memperparah penderitaan jutaan warga Palestina yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.
Dengan menempatkan isu Gaza sebagai prioritas di berbagai forum diplomatik, termasuk penegasan dari Menhan Sugiono, Indonesia berupaya mendorong tekanan moral dan politik kolektif dari negara-negara di dunia. Langkah ini diharapkan mampu memaksa semua pihak untuk mematuhi hukum internasional, menghentikan kekerasan, dan membuka jalan bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan.